Saturday, March 5, 2016

Jika 9 Poin Dipenuhi, Maka Sanksi PSSI Bisa Dicabut

Jika 9 Poin Dipenuhi, Maka Sanksi PSSI Bisa Dicabut

Seputar Timnas - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mengungkapkan sejumlah persyaratan terkait pencabutan Surat Pembekuan PSSI. Syarat itu disampaikan juga saat rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, di Gedung DPR, Rabu 2/3) sore.

Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah Tim Ad Hoc PSSI berkewajiban untuk menjamin disetujuinya oleh FIFA  terkait pembentukan Tim Kecil. Itu adalah hasil komitmen awal saat audiensi perwakilan FIFA dengan Presiden Joko Widodo pada 2015 silam. 

Komite Ad Hoc juga berkewajiban menyampaikan progress report terkait pembenahan internal oragnisasi PSSI. Itu untuk tata kelola persepakbolaan nasional yang profesional, akuntabel, dan transparan.

Berikut 9 persyaratan dari pemerintah agar sanksi PSSI bisa dicabut.

1. Menjamin eksistensi atau kehadiran pemerintah dalam tata kelola persepakbolaan nasional yang dilakukan oleh PSSI melalui pengawasa dan pengendalian yang ketat oleh pemerintah. 

2. Menjamin adanya sistem pelaporan dan pertanggungjawaban PSSI kepada AFC dan FIFA, bahwa keterlibatan pemerintah dalam perbaikan tata kelola sepakbola nasional di PSSI merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dan bukan sebagai bentuk intervensi pemerintah. 

3. Mengedepankan ketaatan terhadap sistem hukum nasional. 

4. PSSI berkomitmen secara konsisten terhadap perbaikan tata kelola sepakbola untuk kepentingan peningkatan prestasi olahraga sepakbola nasional. 

5. Menjamin adanya keterbukaan informasi publik yang akuntabel dalam bentuk pelaporan atau publikasi. 

6. Menjamin terselenggaranya pola pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang profesional, berkualitas, serta transparan.

7. Menjamin tidak adanya pengaturan skor dan pola kartel dalam pengelolaan persepakbolaan nasional serta pemenuhan jaminan perlindungan bagi pelaku olahraga profesional. 

8. Menjamin bagi tercapainya prestasi tim nasional sebagai juara satu dalam event : 1) Piala AFF tahun 2016; 2) SEA Games tahun 2017 ; 3) Lolos Pra Kualifikasi Piala Dunia tahun 2018; dan 4) Asian Games XVIII tahun 2018;

9. Mempercepat diselenggarakannya Kongres Luar Biasa (KLB) sesuai yang diharapkan pemerintah dengan tetap memperhatikan statuta FIFA paling lambat harus dilaksanakan akhir bulan April 2016.

"Syarat-syarat yang diajukan ini cukup relistis. Kami tidak mau asal main cabut saja, karena jangan sampai nantinya kalau ada apa-apa kami lagi yang disalahkan," kata Imam sebagaimana dilansir Pikiran Rakyat.

Menurutnya, jika syarat tersebut bisa dipenuhi, termasuk yang terkrusial adalah terselenggaraannya KLB, maka pemerintah akann mencabut Surat Keputusan (SK) sanksi pembekuan tersebut. 

Sebelumnya, Imam mengatakan, sesuai arahan Presiden pihaknya diharuskan melakukan komunikasi dengan Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) terlebih dahulu sebelum mengambil langkah lebih lanjut terhadap masalah PSSI ini.

Ketua Komisi X sendiri, Teuku Riefky Harsya mengatakan jika pihaknya menginginkan permasalahan sepak bola ini selesai pada April mendatang, agar bisa menghindari sanksi lebih berat lagi dari FIFA. Pasalnya, menurut dia, agenda pembahasan sanksi Indonesia ini telah ditetapkan akan dibicarakan pada rapat anggota eksekutif tahunan FIFA di Meksiko awal Mei nanti.

"Di poin kedelapan, kami meminta revisi. Karena awalnya adalah meminta Komite Ad Hoc untuk menjamin tercapainya prestasi timnas," katanya.

Seperti yang diketahui, dalam pekan ini Kemenpora akan mengirimkan surat resmi kepada FIFA sebagai langkah koordinasi dan komunikasi. Ada tiga poin yang dipaparkan dalam surat tersebut. Intinya, pemerintah meminta agar kedua belah pihak (Indonesia dan FIFA) bisa meningkatkan kerja sama dan pihak Indonesia mengutarakan rencana untuk mengutus perwakilan dari Indonesia ke FIFA secepatnya guna berdiskusi tentang permasalahan PSSI ini.

"Kami ingin komunikasi dengan FIFA menjadi baik, dan kondisi sepak bola Indonesia menjadi pulih setelah berkomunikasi dengan FIFA," kata Kepala Komunikasi Publik Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto. [Jawapos+Pikiran Rakyat]